Pemkab Meranti Tanggapi Ancaman Kades 

Kepulauan Meranti | Selasa, 28 Maret 2023 - 09:53 WIB

Pemkab Meranti Tanggapi Ancaman Kades 
Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil saat mengunjungi sejumlah warga Desa Gogok yang terdampak bencana banjir, beberapa waktu lalu. (WIRA SAPUTRA/RIAUPOS.CO)

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Sejumlah Kepala Desa di Kepulauan Meranti menebar ancaman untuk menutup operasional kantor dan akan menggelar aksi demonstrasi.

Situasi tersebut dipicu atas kekecewaan mereka terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang berimbas mandeknya alokasi dana penghasilan tetap (Siltap) seluruh kepala desa dan perangkatnya.


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kepulauan Meranti melalui Kabid Pemerintahan Desa (PMD) Dani Suhanda membenarkan aksi itu.

Ia menerangkan, mandeknya proses pencairan ADD tersebut masih menunggu alokasi anggaran dari pusat, berdasarkan keterangan dari perangkat daerah pengelolaan keuangan setempat.

Untuk itu alokasi ADD  2023 yang baru diakomodir hanya  Januari. Sementara Februari dan Maret masih menunggu.

"Kita tinggal menunggu penganggaran, karena belum turun juga.  Tapi untuk Siltapnya Februari dan Maret tinggal menunggu anggarannya turun," ungkapnya kepada Riau Pos, Senin (27/3).

Menyikapi kondisi tersebut, ia berharap seluruh aparatur pemerintahan desa setempat dapat bersabar. Apabila anggaran sudah mencukupi maka Pemkab Kepulauan Meranti akan segera melakukan pencairan.

"Ketika anggaran itu sudah mencukupi pasti dibayarkan, tidak ada menunda-nunda. Saat ini pencairan fokus pada DAK. Sementara DAU masing menunggu proses DAK rampung," jelasnya.

Namun dirinya menyampaikan, protes dari desa saat ini merupakan hal yang wajar. "Maklumlah kerja kita kan sudah sampai bulan Maret, kenapa belum turun dan aksi protes itu sesuatu yang wajar," ujarnya.

PMD juga telah memberikan surat edaran kepada kepala desa untuk tidak melakukan penutupan kantor desa demi penyelenggaraan pelayanan di desa. "PMD sudah menyurati  kepala desa jangan menutup kantor. Itu upaya kita," tuturnya.

Dirinya juga memastikan hingga saat ini belum ada kantor desa yang melakukan penutupan operasional di desa.

Keluhan disuarakan Kades Gogok Darussalam, Tebingtinggi Barat, Sugianto. Menurutnya mereka telah melakukan berbagai upaya. Termasuk ancaman hingga benar-benar  menutup kantor.(gem)

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook